1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas

tindak pidana Kehutanan Berupa Orang dilarang Mengerjakan, dan atau

Menggunakan dan atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) jo 50 ayat (2) huruf : 2a Undang

Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah pada

Pasal 36 , 17 dan 19 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1KUHP

yang Terjadi di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Kawasan Puncak

Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi-Selatan

Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi adalah tidak sah dan tidak

berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan semua akibat hukum yang timbul dari Penetapan Tersangka Para

Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih

lanjut oleh Termohon I yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas dirii

Para Pemohon oleh Termohon I

5. Memerintahkan kepada Termohon I untuk menghentikan penyidikan terhadap

perintah penyidikan kepada Para Pemohon.

6. Memerintahkan Kepada Termohon I dan Termohon II untuk segera mengeluarkan

Para Pemohon dari Rumah Tahanan Titipan (TAHTI) Polda Sulawesi Selatan.

7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya.

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum

yang berlaku.15

PARA PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap

Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa

kemanusiaan